Di Properti, Jangan Transaksi sebelum Izin Klir

JawaPos.com –¬†dugaan korupsi pada proyek Meikarta mengingatkan saya pada beberapa laporan dan keluhan dari masyarakat yang diterima Ombudsman Republik Indonesia kira-kira setahun lalu. Banyak yang menanyakan kepada kami bener atau tidak megaproyek di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, itu. Apalagi, ada promosi besar-besaran di mana-mana. Banyak juga yang sudah beli.

Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas memang tidak masuk urusan perusahaan swasta. Kewajiban kami mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah atau badan usaha milik negara dan daerah. Sedangkan sektor swasta hanya bila pelayanan mereka ada yang didanai APBN atau APBD.

Tapi, ombudsman juga punya tanggung jawab kepada publik untuk menjaga hak-hak masyarakat. Karena itu, ombudsman mengawasi bagaimana pemerintah memberikan layanan perizinan maupun melindungi hak-hak masyarakat. Dalam perkara Meikarta, itu terkait dengan potensi maladministrasi dalam perizinan.

Di Properti, Jangan Transaksi sebelum Izin Klir

Saat itu, sekitar Agustus 2017, kami panggil semua pihak terkait, mulai Pemprov Jawa Barat, Pemkab Bekasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pertanahan Nasional, hingga instansi lain terkait. Ternyata saat itu baru izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) untuk 84,6 hektare -dari promosi ratusan hektare pengembangan proyek- yang sudah dimiliki.

Sedangkan izin lainnya, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), izin lingkungan, dan izin mendirikan bangunan (IMB), belum dikantongi. Padahal, lahan di sekitar proyek Meikarta itu ternyata dialokasikan untuk kawasan industri, bukan permukiman.

Dalam Undang-Undang 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Rusun) dijelaskan, tidak boleh ada perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) sebelum memenuhi lima perkara. Yakni, jelas status kepemilikan tanah; kepemilikan IMB; ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; keterbangunan paling sedikit 20 persen; serta hal yang diperjanjikan.

Dalam kasus Meikarta, ternyata IMB belum jelas, tapi sudah dipasarkan. Saat pihak pengembang Meikarta kami panggil pada September 2017, mereka berdalih tidak ada transaksi. Mereka tidak menyebut itu booking fee, tapi dana yang disetor hanya untuk mengambil nomor antrean. Saat klarifikasi itu, mereka juga menjamin refund bila ternyata tidak mendapatkan IMB atau izin lainnya.

Padahal, dari beberapa informasi yang kami terima, faktanya, setelah beberapa minggu, konsumen ditagih untuk melunasi uang muka. Kalau mengacu undang-undang, tentu hal tersebut menjadi masalah.

Karena sesuai aturan, tak ada transaksi dulu sebelum klir izinnya. Tapi, karena ini kebiasaan, sepertinya, membangun dulu atau berdiri dulu, baru setelah itu bingung mengurus atau melengkapi izin.

Kami sudah memberikan saran berupa mitigasi risiko kepada beberapa pihak. Mulai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri), OJK, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sampai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Untuk Kementerian PUPR, misalnya, kami mendorong inisiatif pengembang untuk mengadendum perjanjian bagi konsumen yang sudah telanjur membayar uang muka dan booking fee dengan memuat klausul refundable. Termasuk perjanjian pembelian kembali oleh pengembang sebagai alternatif. Sedangkan untuk Kemendagri, berupa mengaudit proses penerbitan rekomendasi oleh Pemprov Jabar agar tidak terjadi maladministrasi.

Tentu kami melihat perkara ini bukan hanya kasus di Meikarta. Melainkan, bisa juga terjadi pada pembangunan properti di kota-kota besar lain. Misalnya, Makassar dan Surabaya.

Ombudsman tentu tidak anti pada investasi. Negara harus menjamin dan melindungi investasi sepanjang sesuai dengan kaidah dan undang-undang. Tugas ombudsman mendeteksi sejak dini agar investasi itu benar sesuai koridor aturan. Karena ini juga untuk perlindungan kepada masyarakat.

Saya sampaikan, sudah waktunya bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati. Ini bukan menghambat. Tapi, membuat semua prosesnya menjadi lebih smooth. Saya lihat properti bisa berdampak membahayakan. Misalnya, menyebabkan runtutan kredit macet di bank.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR, harus berada di depan dalam pengawasan atau pelaksanaan Undang-Undang Rusun. Mereka bisa bekerja sama dengan Kemendagri untuk koordinasi dengan pemerintah daerah. 

*) Anggota Ombudsman Republik Indonesia

(Disarikan dari wawancara oleh wartawan Jawa Pos Juneka M. Mufid/c10/ttg)

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.